Pendidikan politik menjadi suatu hal yang amat penting guna menciptakan warga negara yang sadar akan
kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut maka pendidikan
politik sangat perlu ditanamkan kepada masyarakat baik melalui pendidikan
formal maupun non formal. Dalam kelembagaan pendidikan formal, pendidikan
politik umumnya diselenggarakan melalui pembelajaran dikelas-kelas yang
fokusnya pada pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan melalui pendidikan non
formal, pendidikan politik dilakukan oleh berbagai lembaga yang ada selain
lembaga pendidikan formal.
Pendidikan politik yang dilakukan oleh berbagai lembaga
diluar lembaga pendidikan formal akan menjadi fokus pembahasan dalam bab ini.
Pendidikan politik yang dimaksud adalah pendidikan politik yang dilakukan oleh
berbagai lembaga selama pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yaitu pada
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kementerian
Luar Negeri (Kemenlu) dan juga Kementerian Hukum dan HAM. Berbagai pendidikan
politik telah dilakukan oleh beberapa lembaga tersebut, sebagai bentuk nyata
yang memang dibuktikan secara langsung adalah dengan diterima dengan baiknya
mahasiswa PKnH Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta ketika
melakukan KKL untuk memperdalam wawasan politik dengan mengunjungi berbagai
lembaga tersebut. Meskipun demikian, bentuk pendidikan politik yang dilakukan
berbagai lembaga tersebut tidak hanya terbatas pada hal itu. Dalam skala yang
lebih besar, pendidikan politik dilakukan melalui berbagai jalan yang secara
lebih terperinci akan dibahas pada bagian berikutnya.
1.
Bentuk Pendidikan Politik
di KPK
Pendidikan politik dilakukan oleh KPK dalam berbagai bentuk
seperti melalui buku-buku yang diterbitkan, berbagai seminar maupun acara-acara
lain. Melalui berbagai macam kegiatan yang dilakukan, KPK mencoba menanamkan
kepada masyarakat agar sadar akan hak dan kewajibannya. Selain itu, KPK dengan
segala kewenangannya mencoba memberikan teladan yang baik untuk berbagai pihak
agar tertanam sifat disiplin baik untuk diri pribadi, maupun secara sosial
kewarganegaraan.
Melalui berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan maupun
yang diselenggarakan oleh KPK, mereka masuk kepada semua golongan mulai dari
masyarakat biasa pihak-pihak ataupun organisasi teretentu sampai dengan
pelajar. Bahkan menurut narasumber yang menemui mahasiswa KKL FIS UNY, pihak
KPK siap diundang keberbagai acara seperti seminar untuk melakukan pendidikan
politik dengan tanpa dibayar. Sikap semacam ini sangat perlu diapresiasi karena
menunjukan keseriusan dalam memberikan pendidikan politik untuk Indonesia yang
lebih baik.
Selain itu, secara terbuka KPK mempersilahkan untuk siapapun
dapat mengakses website mereka dengan segala konten yang ada. Melalui http://www.kpk.go.id/ masyarakat dapat
mempelajari sendiri secara mandiri mengenai berbagai macam hal dalam tubuh KPK
termasuk didalamnya mengenai pendidikan politik. Banyak sekali konten yang ada
dalam website KPK tersebut yang memungkinkan kita secara mandiri untuk
mempelajari berbagai hal maupun untuk mendapatkan berbagai data dan informasi.
Melalui website KPK tersebut, masyarakat sangat dimungkinkan
untuk melakukan penjelajahan tentang berbagai hal seperti informasi agenda
kegiatan KPK, berbagai macam katalog buku yang berhubungan dengan bidang yang
digeluti KPK, berbagai layanan untuk masyarakat dari pengaduan informasi sampai
dengan e-learning gratifikasi ada
didalamnya.
2.
Bentuk Pendidikan Politik
di DPR
Kunjungan ke lembaga legislatif dalam rangka pelaksanaan KKL
politik tentu saja menjadi salah satu bentuk pendidikan politik yang diberikan
kepada mahasiswa. Lebih dari itu, pendidikan politik yang dilakukan oleh lembaga
DPR RI juga tercermin pada berbagai hal lainnya seperti berbagai sifat dan
sikap anggota legislatif yang muncul diberbagai media. meskipun demikian, tidak
dapat dipungkiri bahwa bentuk pendidikan politik yang dicerminkan pada sikap
anggota legislatif di berbagai media tidak semuanya baik, namun keterbukaan
sidang paripurna misalnya, dapat menjadi wadah bagi pendidikan politik yang
sangat berharga.
Penyiaran sidang paripurna yang dilakukan DPR dan MPR
menjadi salah satu bentuk pendidikan politik yang memang sangat disoroti.
Banyak hal yang dapat dipelajari dari pelaksanaan sidang, meskipun tidak
semuanya baik, namun ada hal-hal yang dapt dipelajari oleh masyarakat seperti
cara berorganisasi, menyampaikan pendapat, maupun pengambilan keputusan secara
demokratis.
Selain itu, DPR juga secara terbuka memberikan keterbukaan
dalam hal pendidikan politik yang dapat dipelajari secara mandiri dalam website
mereka yang beralamat di http://www.dpr.go.id/.
Melalui website ini, publik dapat mengakses berbagai informasi secara mandiri
tanpa harus datang ke gedung DPR RI.
3.
Bentuk Pendidikan Politik
di Kementerian Luar Negeri
Kementerian Luar Negeri dengan segala keramah-tamahannya
menyambut kedatangan peserta KKL UNY dan secara terbuka menyampaikan berbagai
macam hal yang memang disasar oleh mahasiswa terlebih dalam kaitannya mengenai
pendidikan politik. Dalam kaitannya dengan pendidikan politik, Kemenlu tentu
saja sangat berkompeten untuk melepaskan dahaga peserta KKL mengenai pengetahuan
politik luar negeri. Secara terbuka, Kemenlu memberikan setiap inci mengenai
informasi terbaru hubungan Indonesia dengan berbagai negara dibelahan dunia.
Bentuk pendidikan politik yang demikian ini juga bukan
satu-satunya pendidikan politik yang ditanamkan oleh Kemenlu, karena berbagai
acara yang sifatnya regional maupun internasional diselenggarakan untuk
mengenalkan hubungan berbagai negara dengan Indonesia. Selain itu, informasi
terkait mengenai pendidikan politik khususnya politik luar negeri dapat diakses
melalui home page Kemenlu di http://www.kemlu.go.id/. Melalui website
ini, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi mengenai struktur
keorganisasian, berita dan agenda Kemenlu, berbagai informasi mengenai
kedutaan, berbagai kebijakan dan perjanjian internasional sampai dengan berita
mengenai beasiswa dan lain sebagainya.
4.
Bentuk Pendidikan Politik
di Kementerian Hukum dan HAM
Macam pendidikan politik memang sangat banyak dan dilakukan oleh
berbagai lembaga, termasuk oleh Kemenkumham. Kemenkumham dalam kapasitasnya
sebagai wakil dari pemerintah, turut berperan aktif dalam memberikan pendidikan
politik kepada masyarakat. Terlebih lagi dengan ketersediaan sistem online
melalui internet, pendidikan politik dapat dilakukan dengan sangat mudah. Mulai
dari organisasi kelembagaan sampai dengan berbagai regulasi sebagai keputusan
politik ada dalam website Kemenkumham yang dapat diakses oleh masyarakat
melalui http://ditjenpas.go.id/.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar